Dalam kapal yang sama

Aku bekerja sebagai sopir pariwisata, sebagian besar tamu ku dari luar negeri, pernah juga menjadi sopir nya UNESCO kantor sementara di Borobudur, sehingga banyak ber interaksi dengan orang- orang dari luar negeri. Aku menyukai pekerjaan ini terutama karena bisa bertukar cerita, pendapat dan wawasan dengan mereka. Ketika menjadi sopir UNESCO sebagian besar dari ahli yang datang berasal dari Negara Jerman, dan kebetulan pada waktu itu Ekonomi Jerman sangat bagus, bisa di katakan tertinggi di bandingkan dengan negara2 di Eropa yang pada waktu itu sedang melemah, seperti di Yunani, Spanyol, Italia dan beberapa negara lainya. Pada saat itu kami membicarakan kenapa beberapa negara di Eropa mengalami krisis, sebagian besar dari mereka karena memiliki rasio hutang yang tinggi di bandingkan pemasukan negara ( PDB ), sehingga membuat para investor meragukan kemampuan negara untuk membayar hutang, sementara sebagian besar dari hutang tersebut untuk kegiatan politik dan mempertahankan kondisi politik, sementara masyarakatnya berbondong bondong juga berusaha mendapatkan bantuan dari pemerintah, menurut pendapat teman saya dari Jerman tersebut, contoh nyatanya mereka memanfaatkan asuransi kesehatan yang dikelola negara ( mungkin di negara kita BPJS ) sebetulnya rakyat tidak/belum terlalu membutuhkan kacamata, akan tetapi karena gratis tidak di bayar secara pribadi akan tetapi ditanggung oleh negara mereka mengajukannya agar dapat kacamata yang belum terlalu dibutuhkan. kalau saat ini melihat bangsa Indonesia saya melihat ada beberapa kesamaan pola dengan negara Indonesia saat ini, seperti kita ketahui bersama kalau hutang Indonesia semakin meningkat, meskipun rasio bayar hutang kita masih tinggi, antara PDP dengan hutang kita, akan tetapi pernah Juga Yunani memalsukan data pada tahun 2009 ( diambil dari wikipedia ), dalam hal ini saya tidak mengatakan negara kita memalsukan data, tapi di negara lain pernah ada kejadian. Selanjutnya dimasa pandemi saat ini banyak bantuan yang beredar di masyarakat, ada BLT dari dana desa, ada bantuan dari kementrian Sosial, ada bantuan Presiden, ada bantuan Gubernur dan masih ada beberapa jenis bantuan lagi, menurut saya kenapa tidak disebut satu saja, bantuan dari Negara Indonesia yang alokasinya diperuntukan bagi Rakyatnya. Sementara yang terjadi di masyarakat, ketika ada BLT sebagian mengaku miskin, ketika ada bantuan kartu Pra Kerja sebagian mengaku pengangguran dan ketika ada bantuan UMKM, banyak orang mengaku sebagai pengusaha atau pelaku usaha. Andaikan dana bantuan dikelola satu departemen dan data yang dipunyai oleh negara valid bukankah kejadian ini bisa dihindari ? Tujuan saya membuat tulisan ini tentunya ingin agar negara Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi, karena kita di ibaratkan berlayar menggunakan perahu yang sama, agar bisa mencapai tujuan dengan selamat, mari kita saling menjaga, meskipun tidak melakukan pelanggaran atau indikasi korupsi, kita bisa ikut mencegah, paling tidak mencegah diri kita sendiri.